Komandanpangan.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan lampu hijau terhadap usulan penambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp100 triliun.
Dengan penambahan ini, total anggaran program akan meningkat menjadi Rp171 triliun. Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1).
“Jika Program Makan Bergizi Gratis ini ditingkatkan dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun, maka jumlah sentra program akan bertambah. Saya berharap ini bisa memberikan efek berganda yang luar biasa, terutama untuk usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Antara, Jumat (31/1).
Program ini, yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk memastikan anak-anak sekolah di Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup.
Dengan gizi yang terjamin, anak-anak diharapkan dapat belajar lebih optimal dan meraih prestasi yang lebih baik.
Dalam mendukung program ini, Menkeu menyebutkan bahwa efisiensi anggaran menjadi kunci utama. Total alokasi belanja negara tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun akan dioptimalkan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Pos anggaran yang tidak berdampak langsung kepada rakyat harus dikurangi, sementara program seperti MBG akan diprioritaskan,” tegas Sri Mulyani.
Ia menambahkan, program MBG adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. P
enambahan anggaran ini juga didorong oleh target Prabowo yang ingin mempercepat pencapaian jumlah penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang pada September 2025, lebih cepat dari jadwal awal di akhir tahun 2025.
Sri Mulyani juga menginstruksikan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), untuk mendukung pelaksanaan MBG.
Ia berharap lembaga-lembaga keuangan memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam program ini.
“Dukungan dari lembaga keuangan diperlukan agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan modal kerja maupun produksi,” jelasnya.
Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) juga memainkan peran penting dalam memastikan tata kelola program berjalan baik.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa tambahan anggaran Rp100 triliun adalah konsekuensi dari percepatan yang diminta oleh Presiden.
“Pak Presiden ingin percepatan program sehingga tambahan biaya ini dibutuhkan. Untuk memastikan 82,9 juta penerima mulai mendapatkan manfaat pada September, anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun diperlukan,” ujar Dadan saat ditemui di acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).
Selain manfaat langsung kepada anak-anak, program MBG diharapkan memberikan efek domino bagi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku dan distribusi makanan bergizi, peluang usaha di berbagai sektor akan meningkat.
“Kami mendukung Badan Gizi Nasional serta kementerian dan lembaga terkait untuk terus memastikan program ini menciptakan pemerataan dan memperkuat tata kelola,” kata Sri Mulyani.
Dengan langkah ini, Sri Mulyani dan pemerintah menunjukkan komitmen serius untuk tidak hanya memastikan generasi muda tumbuh sehat, tetapi juga memperkuat perekonomian rakyat melalui program prioritas nasional seperti MBG. Dukungan ini menjadi bagian penting dari visi besar Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
