Komandanpangan.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa para petani yang terdampak bencana Aceh dan bencana Sumatera akan mendapatkan kebijakan penghapusan atau relaksasi utang petani dalam skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurutnya, musibah yang terjadi di sejumlah wilayah tersebut termasuk kategori force majeure, sehingga masyarakat tidak boleh dibebani tanggung jawab finansial tambahan.
Kepastian ini disampaikan Prabowo saat meninjau progres pembangunan Jembatan Bailey di Teupin Mane, Bireuen, Aceh, pada Minggu. Lokasi tersebut merupakan salah satu jalur penghubung penting menuju Bener Meriah dan Takengon yang mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan longsor.
“Petani nggak usah khawatir karena ini bukan kelalaian, tapi force majeure,” tegas Presiden Prabowo dalam keterangan resmi di Jakarta.
Di hadapan warga yang hadir, Presiden kembali menekankan bahwa para petani tidak perlu merasa cemas terhadap kerusakan yang terjadi pada sawah maupun sistem irigasi mereka. Ia memastikan pemerintah akan mengambil langkah cepat dan terukur untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian.
“Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir,” ujar Prabowo. Ia menambahkan bahwa pemerintah juga siap memberikan dukungan pangan bagi masyarakat selama proses rehabilitasi berlangsung.
“Kalau sawahnya rusak, kita bantu perbaiki juga. Sementara belum sepenuhnya (diperbaiki), pangan akan kita kirimkan, cadangan kita cukup banyak,” lanjutnya.
Selain memastikan pemulihan sektor pertanian, Presiden menyoroti pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menghadapi dampak bencana di Aceh dan Sumatera. Ia menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras seluruh unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan para pekerja lokal yang terus berjibaku di lapangan.
“Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu membahu bersama rakyat, bersama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja,” ungkapnya.
Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan akses logistik yang terputus, Prabowo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan dan Infrastruktur.
Langkah ini diambil karena KSAD memiliki pasukan zeni yang berpengalaman dalam pembangunan konstruksi darurat. “KSAD kerahkan semua ya, saya tunjuk KSAD sebagai satgas percepatan perbaikan jembatan dan pemda. Jadi bisa segera membantu,” jelas Presiden.
Menutup kunjungannya, Prabowo kembali mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk berdiri di garis depan ketika rakyat menghadapi kesulitan, apalagi di masa awal kepemimpinan nasional dan daerah. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memulihkan ekonomi masyarakat, khususnya petani yang menjadi salah satu kelompok paling terdampak.
“Ini musibah, tantangan. Kita pemimpin baru satu tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan,” tutur Presiden Prabowo.
Dengan kebijakan relaksasi utang petani, pemulihan sawah, penguatan pasokan pangan, serta pengerahan penuh personel pemerintah dan aparat keamanan, pemerintah memastikan pemulihan pascabencana Aceh dan Sumatera menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat ini.
