Komandanpangan.com – Pemerintah Indonesia terus menggencarkan upaya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti pelajar, ibu hamil, dan balita.
Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI pada Selasa (1/7/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran makan bergizi gratis (MBG) diperkirakan melonjak tajam hingga mencapai Rp 240 triliun pada 2026.
Menurut Sri Mulyani, angka ini muncul berdasarkan proyeksi jumlah penerima manfaat yang tetap stabil di angka 82,9 juta orang, sebagaimana juga ditargetkan untuk tahun 2025.
“Kalau kita lihat dari sisi outlook anggaran dari mulai Rp 71 triliun ke Rp 116 triliun, bahkan kalau keseluruhan program mungkin bisa mencapai Rp 240 triliun atau dalam hal ini cukup signifikan dalam porsi belanja pemerintah,” ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah merancang pendirian 30.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga 2026, sama seperti target tahun sebelumnya. Hingga pertengahan 2025, sebanyak 1.863 unit telah mulai beroperasi.
Program MBG tak hanya berfokus pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga diproyeksikan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Sri Mulyani menjelaskan, pada 2026, program ini diperkirakan menyumbang sekitar 1,03 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, kontribusinya pada tahun 2025 diperkirakan antara 0,29 persen hingga 0,49 persen.
Efek ganda dari program ini diperkirakan sangat besar karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan.
Pada tahap awal, program MBG akan melibatkan sekitar 1,65 juta pekerja, dan jumlah ini akan bertambah menjadi 2,5 juta pada fase berikutnya.
“Dengan MBG kita harap ciptakan multiplier effect baik dari sisi demand maupun supply, dari supply chain-nya, maupun dari sisi masyarakat atau keluarga yang anak-anaknya akan menjadi generasi muda yang sehat,” katanya menegaskan lagi.
Setiap unit SPPG akan mempekerjakan sekitar 54 orang, mulai dari kepala unit, koki, ahli gizi, staf administrasi, koordinator lapangan, hingga pengemudi. Selain itu, unit ini juga akan menggandeng lima produsen buah dan sayur serta 22 petani lokal.
Tenaga kerja untuk program ini diharapkan berasal dari masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat PHK, pengangguran terbuka, maupun mantan pemilik warung sekolah yang tidak lagi beroperasi.
Ini memberikan peluang baru bagi ribuan individu untuk kembali produktif sesuai dengan keterampilan masing-masing.
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah telah mengusulkan alokasi dana sebesar Rp 217,86 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang ditugaskan mengelola program ini.
Dari jumlah tersebut, Rp 7,45 triliun digunakan untuk manajemen dan sisanya, Rp 210,40 triliun, untuk pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Namun, menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, kebutuhan dana bisa jauh lebih besar. Ia memperkirakan, pada tahun 2026, program makan bergizi gratis membutuhkan sekitar Rp 28 triliun per bulan.
“Kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan,” ujar Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (24/2/2025). Jika dihitung selama setahun penuh, totalnya bisa mencapai Rp 336 triliun.
Dengan tantangan anggaran sebesar itu, koordinasi lintas sektor dan pengawasan pelaksanaan akan menjadi kunci keberhasilan program makan bergizi gratis ke depan.
