Komandanpangan.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan target ambisius untuk tahun ini, yaitu menghadirkan 30 ribu satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) guna menjangkau 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis (MBG).
Namun, upaya ini menghadapi tantangan besar dengan adanya pemangkasan anggaran yang signifikan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pihaknya akan memanfaatkan lahan milik instansi lain.
“Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Kan banyak lahan TNI, lahan Polri, lahan Pemda, lahan BUMN,” jelas Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.
Langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penggunaan fasilitas yang sudah tersedia, seperti lahan milik pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga BUMN.
Dadan menjelaskan bahwa untuk mencapai target nasional, BGN membutuhkan sekitar 30 ribu SPPG yang akan bertugas mengolah dan menyajikan menu makan bergizi gratis bagi masyarakat. Namun, saat ini, jumlah SPPG yang tersedia baru mencapai 246 unit.
“Kita butuh 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk 82,9 juta orang. Yang sekarang kan baru ada 246. Nanti akan meningkat ke 700, lalu akhirnya ke 30 ribu,” terang Dadan.
Meski demikian, Dadan enggan memberikan rincian lebih lanjut terkait jumlah lahan yang diperlukan untuk mewujudkan target tersebut.
Tantangan semakin besar setelah anggaran BGN dipotong sebesar Rp200,2 miliar dari total anggaran sebelumnya yang mencapai Rp71 triliun. Pemangkasan ini dilakukan sebagai bagian dari efisiensi anggaran nasional dan daerah.
“Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan daerah, termasuk BGN, menjadi salah satu yang terkena dampaknya. Meskipun besarannya hanya 0,2845%, tetap berkurang Rp200,2 miliar,” ujar Dadan.
Dana yang dipangkas tersebut awalnya dialokasikan untuk pengadaan lahan bagi pembangunan SPPG. Hal ini berdampak pada perlunya mencari alternatif lain, seperti pemanfaatan lahan yang sudah ada melalui skema pinjam pakai.
Dalam menghadapi tantangan ini, BGN berencana meningkatkan jumlah SPPG secara bertahap, dari 246 unit yang ada saat ini hingga mencapai 30 ribu unit sesuai target. SPPG ini nantinya akan menjadi tulang punggung dalam penyediaan makanan bergizi gratis di berbagai wilayah di Indonesia.
Dengan keterbatasan anggaran, BGN juga perlu memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan swasta. Pemanfaatan lahan yang sudah tersedia dianggap sebagai solusi praktis untuk mengurangi biaya sekaligus mempercepat pencapaian target.
Pemangkasan anggaran tidak menyurutkan tekad BGN untuk memenuhi target besar mereka dalam memberikan makanan bergizi gratis kepada jutaan masyarakat Indonesia. Dengan strategi memanfaatkan lahan instansi lain dan meningkatkan jumlah SPPG secara bertahap, program MBG tetap diharapkan berjalan optimal.
Upaya ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, meski di tengah keterbatasan anggaran. “Kami optimis target ini bisa tercapai dengan dukungan dari semua pihak,” tutup Dadan.
