Komandanpangan.com – Upaya untuk memperbaiki sistem distribusi gas LPG 3 kg kini menjadi perhatian utama pemerintah dan DPR RI.
Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk kembali mengaktifkan pengecer sebagai jalur distribusi LPG 3 kg. Langkah ini diambil setelah pemerintah menerima masukan publik terkait kebutuhan gas bersubsidi tersebut.
“Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan, dikutip Selasa (4/2/2025).
Pernyataan ini menyusul hasil komunikasi intens antara DPR dan pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Sufmi Dasco, yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga harga jual LPG 3 kg tetap terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, pengecer diminta untuk lebih tertib dalam menjalankan distribusi.
“Presiden menginginkan agar pengecer memproses administrasi dengan baik dan memastikan harga LPG yang dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal,” katanya.
Keputusan ini muncul setelah muncul kritik dari berbagai pihak atas kebijakan yang sebelumnya membatasi distribusi LPG 3 kg hanya sampai tingkat pangkalan, tanpa melibatkan pengecer. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan mendapatkan LPG 3 kg di warung atau pengecer terdekat.
Klarifikasi Menteri ESDM Soal Pasokan Gas
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menepis isu kelangkaan LPG 3 kg yang beredar di masyarakat. Menurutnya, pasokan gas bersubsidi tersebut tidak mengalami penurunan, dan volume untuk tahun 2025 sama seperti tahun sebelumnya.
“Kelangkaan daripada LPG itu sebenarnya nggak ada, nggak ada. Kenapa? Karena semua kebutuhan dari tahun 2024 ke 2025 volumenya sama, dan kami siapkan sekarang,” ujar Bahlil pada Minggu (2/2).
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan regulasi baru untuk meningkatkan status pengecer menjadi sub-pangkalan. Hal ini bertujuan agar masyarakat tetap dapat membeli LPG dengan harga yang sesuai dengan subsidi yang diberikan pemerintah.
Selain memperbaiki jalur distribusi, pemerintah juga fokus memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menekankan pentingnya pendataan yang lebih teratur terhadap penerima manfaat subsidi.
“Pertama adalah semua memang harus kita rapikan ya. LPG 3 kg ini kan ada subsidi di situ dari pemerintah,” ungkap Prasetyo di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2). Ia juga berharap bahwa hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang dapat menerima manfaat dari subsidi tersebut.
Menurut Prasetyo, kebijakan ini bukan dimaksudkan untuk mempersulit masyarakat, tetapi lebih kepada merapikan sistem agar subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak. “Jadi bukan untuk mempersulit, tidak. Tapi kita cuma mau merapikan semuanya supaya subsidi itu jauh lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 kg diharapkan dapat mengatasi keluhan masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan regulasi yang diperbarui, jalur distribusi LPG diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien.
Melalui koordinasi antara DPR dan pemerintah, langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap LPG bersubsidi, dapat terpenuhi dengan baik. Keberhasilan kebijakan ini akan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius mendengar dan menjawab aspirasi rakyat.
