Komandanpangan.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa program bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) yang diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia telah berperan signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2024 menunjukkan bahwa program bantuan pangan ini, bersama dengan program bantuan sosial lainnya, memiliki dampak nyata terhadap penurunan tingkat kemiskinan.
Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen, menurun sebesar 0,33 persen poin dibandingkan dengan Maret 2023, dan turun 0,54 persen poin dibandingkan dengan September 2022.
Arief menegaskan bahwa bantuan pangan beras merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantalan ekonomi kepada masyarakat, yang secara langsung berdampak pada pengurangan kemiskinan.
Hal ini menegaskan pentingnya ketersediaan pangan, yang tidak dapat ditunda pemenuhannya atau digantikan dengan barang lain.
“Pangan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap individu, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang sering kali memiliki akses yang sulit terhadap pangan,” jelas Arief.
Lebih lanjut, Arief menyatakan bahwa bantuan pangan beras adalah bentuk nyata dari kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpendapatan rendah serta mengendalikan inflasi di tengah berbagai tantangan ketahanan pangan yang kompleks.
Data BPS juga menunjukkan pentingnya beras dalam pengentasan kemiskinan, dengan kontribusi beras terhadap garis kemiskinan mencapai 21,84 persen di wilayah perkotaan dan 25,93 persen di wilayah pedesaan.
Arief berharap bahwa dengan adanya program bantuan pangan beras ini, angka kemiskinan dapat terus menurun dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka dengan lebih baik.
Arief juga menyebutkan bahwa sebagian stok beras pemerintah yang berada di Bulog dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan pangan beras bagi 22 juta KPM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran bantuan pangan beras ini diperpanjang pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024, setelah mempertimbangkan ketersediaan dan ketercukupan alokasi APBN.
Selain program bantuan pangan, pemerintah juga meluncurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang murah dan terjangkau bagi masyarakat.
Operasi pasar dan gerakan pangan murah (GPM) juga terus digencarkan di pusat, seluruh provinsi, serta kabupaten/kota, agar masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau.
“Bersama dengan seluruh stakeholder terkait, kami berupaya menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan, khususnya beras,” kata Arief.
Baca Juga: Permendag Diminta Revisi Menteri Perindustrian, Menko Airlangga ungkap Belum Ada Rencana
