Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., membuka secara resmi Kantor Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI), Jumat (24/07/2026). Momentum ini menjadi simbol kuat penyatuan berbagai konfederasi buruh di tanah air dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja.
Dalam sambutannya, Kapolri Listyo Sigit menyampaikan apresiasi mendalam atas terbentuknya wadah bersama tersebut. “Saya mengucapkan selamat kepada seluruh konfederasi yang sudah tergabung untuk mempersatukan perjuangan teman-teman buruh dalam Sekretariat Bersama Perjuangan Koalisi Besar Buruh Indonesia,” ucapnya.
Kapolri juga mengingatkan bahwa upaya memperjuangkan hak-hak buruh harus terus dijaga, tetapi tidak boleh mengabaikan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif. Ia menegaskan keseimbangan ini vital demi keberlanjutan pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Perjuangan untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh dan memperjuangkan kesejahteraan buruh di satu sisi harus tetap dijaga, namun di sisi lain kita juga harus menjaga agar iklim investasi tetap kondusif,” tambahnya.
Menurut Kapolri, persatuan kaum buruh memiliki peranan strategis dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam situasi global saat ini. Ia menyampaikan keyakinan bahwa jika bersatu, Indonesia mampu menghadapi tekanan dan eskalasi dinamika geopolitik dunia, termasuk dampak konflik di Timur Tengah yang berkontribusi pada kenaikan harga minyak dan berdampak luas terhadap masyarakat.
Pemerintah, kata Kapolri, terus mendorong pelaksanaan program-program strategis seperti hilirisasi industri, swasembada pangan, dan swasembada energi guna memperkokoh ketahanan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Kapolri menyatakan bahwa program hilirisasi sendiri berpotensi menyerap hingga 1,4 juta tenaga kerja.
Dalam rangka melindungi hak-hak buruh secara konkret, Polri di bawah kepemimpinan Kapolri telah mengambil langkah nyata, termasuk pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), memfasilitasi perlindungan bagi pekerja ojek online, dan memperkuat Desk Ketenagakerjaan.
“Bagi saya, buruh adalah pahlawan devisa. Saya akan terus berada pada garda terdepan untuk memperjuangkan hak-hak buruh,” tegas Listyo Sigit.
Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan merupakan wujud komitmen institusi Polri memberikan pelayanan serta membantu penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Hingga kini, Desk ini telah menangani 291 perkara dan memfasilitasi 4.505 orang menjadi pegawai tetap di berbagai perusahaan.
Salah satu keberhasilan Desk Ketenagakerjaan adalah membantu menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan di PT Amos yang berujung pada kesepakatan pembayaran kompensasi sebesar Rp12,7 miliar.
Kapolri menekankan agar Desk Ketenagakerjaan terus meningkatkan pelayanan dan responsif dalam menangani berbagai keluhan maupun masalah yang dihadapi pekerja melalui pendekatan pelayanan, pendampingan, dan mediasi.
“Desk Ketenagakerjaan, berikan pelayanan yang lebih optimal sehingga kemudian apa yang dikeluhkan, apa yang dilaporkan, apa yang harus kita bantu untuk kita mediasi dan sebagainya, semuanya bisa berjalan dengan lebih baik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keberlangsungan kerja Desk Ketenagakerjaan harus terjaga tanpa tergantung pada siapa pun yang menjabat sebagai Kapolri, sebagai bagian dari komitmen Polri dalam penanganan isu ketenagakerjaan secara maksimal.
“Desk Ketenagakerjaan harus terus bekerja siapa pun Kapolrinya,” tegasnya.
Dalam peresmian tersebut, Kapolri mendorong seluruh elemen buruh agar bersama-sama menjaga semangat persatuan dan terus mengawal kebijakan serta program pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang makin maju dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
“Mari kita kawal bersama perjuangan teman-teman buruh. Namun sekali lagi, saya pesan tetap jaga kondusivitas,” pungkas Kapolri.
