Komandanpangan.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tiga kunci utama keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi dasar penting untuk memastikan program berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan hal ini dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (15/10).
Menurut Dadan, tiga kunci utama pelaksanaan Program MBG mencakup alokasi anggaran yang tepat sasaran, kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana, serta pembangunan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pusat operasional di setiap wilayah.
Kunci pertama, kata Dadan, terletak pada alokasi anggaran yang memadai agar MBG mampu menjangkau seluruh sasaran, yaitu 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak mulai dari PAUD hingga SMA.
“Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana stand by Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujar Dadan.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah untuk tahun depan meningkat signifikan dengan total anggaran mencapai Rp268 triliun serta dana cadangan Rp67 triliun. Dengan demikian, total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun guna memperkuat pelaksanaan Program MBG 2026.
“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di BGN, itu adalah kebutuhan satu hari,” jelasnya.
Selanjutnya, SDM menjadi kunci kedua. Pemerintah memastikan seluruh tenaga pelaksana MBG merupakan lulusan Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) yang kini memimpin SPPG di berbagai daerah.
“SPPI identik dengan SPPG, tidak ada satupun SPPG yang tidak dipimpin SPPI sebagai kepala SPPG,” tegas Dadan.
Adapun infrastruktur menjadi kunci ketiga keberhasilan. Pembangunan gedung-gedung SPPG awalnya direncanakan sepenuhnya menggunakan dana APBN. Namun, karena keterbatasan waktu dan pelaksanaan, pemerintah membuka kemitraan strategis dengan berbagai pihak.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah ikut serta membangun SPPG di berbagai daerah. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini,” ujarnya.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana sekitar Rp60 triliun untuk membangun 30.000 unit SPPG. Meskipun dana tersedia, proses tender kerap menghadapi hambatan. Dari Rp6 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.542 SPPG tahun ini, hingga Agustus belum ada yang terealisasi melalui mekanisme tersebut.
Meski demikian, berkat kolaborasi mitra swasta, sebanyak 11.504 SPPG telah aktif beroperasi di seluruh Indonesia, seluruhnya hasil kerja sama kemitraan. Saat ini, BGN mencatat 30.000 mitra telah terdaftar dalam portal BGN, dengan 11.504 telah lolos verifikasi, sementara sisanya masih dalam proses.
Dadan menargetkan hingga akhir tahun 2025, akan berdiri 25.400 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 di wilayah terpencil, sehingga layanan gizi berkualitas dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
