Komandanpangan.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti praktik curang dalam distribusi pangan, khususnya dalam kasus beras oplosan, sebagai bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya saat menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Solo pada Minggu, 20 Juli 2025.
Dalam pernyataannya, Prabowo mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat praktik beras oplosan mencapai angka fantastis, yakni hampir Rp100 triliun per tahun.
Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan termasuk dalam kategori subversi ekonomi karena secara langsung menghantam kehidupan masyarakat kecil.
“Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat. Anda bisa bayangkan Rp100 triliun kita bisa bikin apa. Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam lima tahun dengan Rp1.000 triliun itu,” tegas dia dikutip dari kanal YouTube resmi PSI.
Praktik manipulatif tersebut, kata Prabowo, dilakukan oleh oknum pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Mereka menjual beras biasa dengan klaim sebagai beras premium, kemudian menaikkan harganya secara sepihak.
Modus seperti ini tidak hanya menipu konsumen, tetapi juga merusak stabilitas pasar dan menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
“Kita akan terus tegakkan, masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya,“ lanjutnya.
Dalam konteks hukum, Presiden RI itu juga menyampaikan bahwa dirinya telah menginstruksikan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia, untuk menindak tegas pelaku mafia pangan tanpa pandang bulu.
Ia menekankan pentingnya ketegasan negara dalam menghadapi para pelaku kejahatan ekonomi agar tidak semakin merugikan rakyat.
Selain mengkritisi praktik kecurangan dalam perdagangan beras, Prabowo juga memaparkan capaian pemerintah dalam sektor pangan.
Ia menyebutkan bahwa cadangan beras pemerintah saat ini telah mencapai lebih dari 4,2 juta ton. Angka ini, menurutnya, menjadi tonggak sejarah baru dalam pengelolaan ketahanan pangan nasional.
“Belum pernah dalam sejarah kita memiliki cadangan beras lebih dari 4,2 juta ton. Ini bukti ketahanan pangan kita membaik,“ jelasnya.
Tak hanya itu, produksi jagung nasional juga mengalami peningkatan sebesar 30 persen, sementara produksi beras meningkat hingga 48 persen.
Kenaikan ini dinilai sebagai hasil nyata dari kebijakan dan kerja keras pemerintah dalam meningkatkan sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pernyataan Presiden Prabowo di hadapan kader PSI tidak hanya menjadi sinyal kuat terhadap komitmen pemberantasan mafia pangan, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menjaga keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di tengah tantangan ekonomi global, pengawasan terhadap praktik curang dalam distribusi pangan menjadi hal yang sangat krusial untuk memastikan keberlangsungan hidup masyarakat serta kedaulatan pangan nasional.
