Komandanpangan.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjaga sektor pangan dari kepentingan politik. Ia menilai bahwa stabilitas pangan merupakan urusan hajat hidup masyarakat luas dan tidak semestinya dijadikan alat untuk kepentingan tertentu.
“Silakan berpolitik, tapi jangan dipolitisasi sektor pangan,” ujar Mentan usai melakukan inspeksi mendadak harga beras di Pasar Legi, Solo, Jawa Tengah, Kamis (13/11).
Dalam sidak tersebut, Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa harga beras medium masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Ia menegaskan bahwa berdasarkan pengecekan langsung di lapangan, kondisi harga cukup stabil. Untuk beras SPHP, harga yang ditemukan di pasaran berada pada angka Rp12.000 per kilogram, lebih rendah dari HET yang ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram. Sementara itu, beras premium dijual di kisaran Rp13.000 per kilogram, juga masih di bawah HET premium sebesar Rp14.900 per kilogram.
Mentan mengaku menemukan adanya klaim dari tokoh nasional yang menyebut harga beras melambung tinggi dan tidak lagi terjangkau oleh masyarakat.
Karena itu, ia melakukan pengecekan langsung kepada para pedagang untuk memastikan kebenaran isu tersebut. “Kami tanya langsung ke pedagang karena ada tokoh nasional (yang menyatakan) harga (beras) melambung tinggi, harga tidak terjangkau,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Mentan meminta agar tidak ada pihak yang memberikan pernyataan menyesatkan atau tidak sesuai dengan kondisi nyata di pasar.
Ia bahkan menyampaikan permintaan secara tegas namun rendah hati. “Tolong aku minta dengan segala kerendahan hati mewakili petani, jangan zolimi petani kita. Boleh berpolitik tapi jangan politisasi pangan. Ini untuk hajat hidup orang banyak, jangan dipolitisasi. Silakan politisasi yang lain. Jangan karena kepentingan pribadi atau kelompok jangan merugikan kepentingan rakyat kecil,” tambahnya.
Menurutnya, apabila sektor pangan terganggu, stabilitas negara juga bisa terdampak. Karena itu, pengelolaan pangan harus bebas dari isu-isu yang tidak berdasarkan fakta. Ia pun memastikan bahwa stok beras nasional saat ini aman, dengan ketersediaan di Bulog mencapai 3,8 juta ton. Angka tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menjelaskan bahwa pihaknya rutin melakukan rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setiap hari Senin. “Ketika harga sedikit naik pasti diintervensi dengan komunikasi dengan Kementan, Bulog. SPHP hari ini sangat baik dan isu-isu terkait MBG menjadi penentu harga itu tidak benar,” katanya.
Ia menambahkan bahwa ketentuan harga yang ditetapkan MBG justru berperan penting dalam menjaga kestabilan harga komoditas pokok di pasaran. Respati juga meminta masyarakat agar segera melapor ke TPID apabila menemukan harga yang melebihi HET.
“Kami juga minta ke masyarakat kalau menemukan harga di luar HET silahkan sampaikan ke kami di TPID,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan stok beras di seluruh provinsi telah dipersiapkan dua kali lipat dari biasanya.
“Stok ini untuk mengantisipasi harga naik saat Natal dan tahun baru,” tuturnya. Ia memperkirakan konsumsi beras pada periode tersebut dapat meningkat sekitar 15–30 persen.
