Komandanpangan.com – Maraknya kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah memicu desakan evaluasi menyeluruh dari berbagai pihak. Program prioritas nasional yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejatinya memiliki tujuan mulia: mengatasi malnutrisi, membuka lapangan kerja, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap kualitas gizi dan keamanan pangan yang justru membahayakan anak-anak sekolah.
Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut. “Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Kasus keracunan makanan yang menimpa anak-anak sekolah membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai program MBG perlu dikaji ulang. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan bahwa kejadian berulang ini tidak dapat lagi ditoleransi.
“Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis. KPAI usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat BGN benar-benar dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Jasra menambahkan, pemerintah perlu lebih peka terhadap kondisi kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat MBG. “Saya kira pertahanan anak sekecil itu, sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi kita tahu, kebijakan negara yang mengetahui kondisi dari dalam keluarga (masih sulit ditembus),” katanya.
Senada dengan KPAI, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari juga menekankan pentingnya evaluasi program MBG. Menurutnya, perbaikan harus dilakukan mulai dari mekanisme pelaksanaan, kelembagaan, hingga pengawasan distribusi makanan.
“Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah wake up call, bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan,” kata Qodari, Sabtu (20/9/2025).
Ia menegaskan, MBG harus dirancang dengan standar zero accident atau tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. “Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan,” ujarnya.
Qodari menekankan, kesalahan sekecil apa pun tidak boleh terjadi. “Kan MBG tingkat accident-nya cuma 5 persen, cuman 1 persen, enggak bisa. Ini ada program dengan zero tolerance terhadap accident. Jadi MBG itu harus perfect, harus sempurna. Setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini (berjalan), itu yang harus dituju oleh para pihak yang terlibat dengan MBG,” tegasnya.
Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis menjadi sinyal serius bagi pemerintah untuk memperkuat standar mutu dan pengawasan makanan. Evaluasi program MBG tidak hanya soal teknis distribusi, tetapi juga mencakup kualitas bahan pangan, kebersihan dapur produksi, serta mekanisme monitoring di lapangan.
Keberlanjutan program ini sangat penting, namun harus dipastikan berjalan dengan aman. Anak-anak sebagai penerima manfaat utama seharusnya mendapat jaminan gizi sehat tanpa risiko kesehatan. Desakan evaluasi MBG dari berbagai pihak menegaskan bahwa keberhasilan program nasional tidak bisa hanya dilihat dari tujuan, tetapi juga dari pelaksanaan yang bebas dari keracunan makanan.
