Komandanpangan.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan rincian penggunaan anggaran MBG atau Program Makan Bergizi Gratis tahun 2026.
Total dana yang disiapkan pemerintah mencapai Rp268 triliun, meningkat sekitar Rp50,1 triliun dibandingkan pagu indikatif sebelumnya senilai Rp217,8 triliun.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/9).
Ia menegaskan bahwa kenaikan alokasi ini merupakan hasil keputusan dalam surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas.
“Ini berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, total anggaran tahun 2026 untuk BGN sebesar Rp268 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk Program MBG yang ditujukan kepada penerima manfaat anak sekolah sebesar Rp34,49 triliun,” jelas Dadan.
Rincian Alokasi Anggaran MBG 2026
Selain untuk anak sekolah, program MBG tahun 2026 juga menargetkan ibu hamil, ibu menyusui, serta balita dengan alokasi Rp3,18 triliun.
Pemerintah turut menyiapkan Rp3,9 triliun untuk belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BGN, Rp3,1 triliun untuk digitalisasi program, serta Rp280 miliar untuk promosi, edukasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat.
Tak hanya itu, terdapat tambahan Rp700 miliar yang disiapkan khusus untuk pemantauan dan pengawasan melalui BPOM.
Adapun Rp412,5 miliar dialokasikan untuk penguatan sistem dan tata kelola, termasuk pemanfaatan data status gizi yang dikelola Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sedangkan untuk koordinasi penyediaan dan distribusi, termasuk gaji akuntan, tenaga ahli gizi, hingga pelatihan penjamah makanan di SPPG, pemerintah menyiapkan Rp3,8 triliun.
Menurut Dadan, sebagian besar anggaran MBG akan difokuskan untuk pemenuhan gizi masyarakat. “Secara klasifikasi, sebesar 95,4 persen anggaran atau sekitar Rp255,5 triliun difokuskan untuk program pemenuhan gizi nasional, sementara 4,6 persen atau Rp12,4 triliun untuk program dukungan manajemen,” ujarnya.
Jika dirinci berdasarkan fungsi, alokasi terbesar jatuh pada pendidikan dengan porsi Rp223,5 triliun atau 83,4 persen dari total anggaran. Kemudian 9,2 persen atau Rp24,7 triliun untuk fungsi kesehatan, dan sisanya 7,4 persen atau Rp19,7 triliun untuk fungsi ekonomi.
Dari sisi belanja, 97,7 persen dari total dana digunakan untuk belanja barang, 1,4 persen untuk belanja pegawai, dan 0,9 persen untuk belanja modal.
“Jika dikategorikan berbasis anggaran operasional dan non-operasional, maka 2,9 persen itu operasional, sementara 97,1 persen non-operasional,” tambah Dadan.
Dengan struktur alokasi tersebut, Badan Gizi Nasional berkomitmen memastikan bahwa dana besar yang digelontorkan benar-benar efektif dalam mendukung misi peningkatan gizi masyarakat.
Program MBG 2026 diharapkan tidak hanya memperbaiki status gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga memberi dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Melalui kombinasi pengawasan ketat, digitalisasi sistem, serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, BGN menegaskan bahwa program MBG akan dijalankan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
