Komandanpangan.com – Puan Maharani, Ketua DPR RI, buka suara soal wacana penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam pembelian LPG 3 kilogram bersubsidi.
Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan sosialisasi dan edukasi secara matang agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Maka dari itu, kajian yang menyeluruh dan lintas sektor menjadi sangat penting, agar kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan teknis maupun masalah sosial di kemudian hari,” kata Puan di Jakarta, Rabu (28/8/2025).
Puan menilai, sistem berbasis NIK memang bisa menjadi solusi agar subsidi energi lebih tepat sasaran. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak LPG 3 kg bersubsidi yang justru dipakai kelompok yang tidak berhak. Namun, ia menegaskan bahwa implementasinya harus berpihak pada masyarakat kecil.
“DPR RI siap menjadi mitra kritis bagi pemerintah dalam memastikan kebijakan ini berjalan dengan adil, transparan, dan tidak menimbulkan kerumitan baru bagi rakyat kecil,” lanjut Ketua DPR itu.
Politisi PDI-P ini juga mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar mengumumkan kebijakan, tetapi juga memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai alasan perubahan sistem distribusi LPG 3 kg. Menurutnya, edukasi publik jadi kunci agar kebijakan berbasis NIK bisa diterima tanpa menimbulkan kebingungan.
“Pemerintah perlu sosialisasi dengan baik kepada masyarakat mengenai alasan perubahan sistem ini, sekaligus memberikan edukasi maksimal kepada rakyat bahwa subsidi energi harus digunakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan,” kata Puan.
Selain edukasi, kesiapan teknis juga menjadi perhatian. Puan menekankan pentingnya infrastruktur data yang terintegrasi, termasuk sistem distribusi yang selaras dengan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional).
Jangan sampai warga yang benar-benar berhak—termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)—terhambat hanya karena persoalan administratif.
“Pada akhirnya, semangat dari kebijakan ini adalah memastikan subsidi negara benar-benar sampai ke tangan yang tepat. Tetapi, jangan sampai niat baik tersebut malah menimbulkan kebingungan atau beban baru bagi masyarakat kecil,” tegasnya.
Untuk memastikan kelancaran, Ketua DPR ini juga mendorong kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ia berharap, transisi menuju sistem NIK untuk LPG 3 kg dilakukan secara bertahap agar tidak memberatkan masyarakat.
“DPR RI akan terus mendorong kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun langkah implementasi yang tidak memberatkan masyarakat. Sosialisasi yang baik dan penyesuaian transisi secara bertahap diharapkan mampu membangun pemahaman serta penerimaan masyarakat secara luas,” jelas Puan.
Wacana LPG 3 kg berbasis NIK ini memang jadi topik hangat karena menyangkut kebutuhan pokok banyak rumah tangga. Meski tujuannya mulia, yaitu agar subsidi tepat sasaran, pemerintah dituntut untuk memastikan kebijakan ini benar-benar ramah rakyat.
