Komandanpangan.com – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) memberikan apresiasi atas keterlibatan narapidana koruptor dalam dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Program ini dipuji sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor yang inovatif dan memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat.
Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, menyatakan bahwa pemberdayaan narapidana ini tidak hanya memberi manfaat jangka pendek tetapi juga berkontribusi pada masa depan mereka.
“Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan, ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya,” ungkapnya saat meninjau pelaksanaan program MBG di SDN Sukakarya Bandung pada Kamis (15/5).
Menurut Adita, dapur MBG yang dikelola di Lapas Sukamiskin telah berhasil menyediakan makanan bergizi kepada lebih dari 3.550 penerima manfaat.
Layanan ini tersebar di 12 sekolah serta posyandu untuk ibu hamil dan menyusui. Program yang mulai diuji coba pada Juli 2024 ini diharapkan menjadi model yang dapat diadopsi di wilayah lain.
“Ini satu skema yang baik dan bisa dikopi di tempat lain tentu dengan pengawasan yang maksimal,” katanya.
Pengolahan makanan di dapur MBG dilakukan dengan standar ketat. Setiap tahap, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi, diawasi secara serius untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan.
“Ahli gizi sudah dilibatkan sejak awal, bahkan sejak proses belanja di pasar. Harapannya, dengan pengawasan ketat dan perbaikan berkelanjutan, potensi kejadian yang tidak diinginkan bisa diminimalkan,” jelas Adita.
Namun, program ini juga menghadapi tantangan. Beberapa insiden yang terjadi di sejumlah daerah telah mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam dan pembenahan. Adita menegaskan bahwa langkah-langkah korektif telah dilakukan, termasuk mempercepat distribusi makanan guna mencegah risiko kontaminasi.
“Pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian-kejadian yang terjadi. Sejumlah mitra yang terbukti tidak mengikuti prosedur sudah diputus kemitraannya. BGN (Badan Gizi Nasional) juga cukup tegas dalam hal ini,” ujarnya.
Dalam upaya memastikan keberlanjutan program MBG, Adita mengajak masyarakat untuk turut mengawal pelaksanaannya melalui kanal pelaporan yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini dinilai sebagai langkah penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Mohon bantuan unsur masyarakat untuk ikut mengawal, memberikan masukan atau kejadian di lapangan, untuk jadi bahan perbaikan juga bagi BGN dan pemerintah daerah,” tutupnya.
Melalui pemberdayaan warga binaan, program MBG tidak hanya menciptakan dampak sosial yang positif tetapi juga memperkuat nilai-nilai rehabilitasi.
Kolaborasi antara pemerintah, lapas, dan masyarakat diharapkan dapat menjadi contoh nyata dari sinergi lintas sektor untuk menghadirkan solusi inovatif bagi kebutuhan dasar masyarakat.
