Komandanpangan.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto, memiliki potensi besar tidak hanya untuk meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga untuk membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda Indonesia.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk merekrut hingga 90 ribu tenaga kerja yang tersebar di 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh provinsi.
“Jadi tadi kepala unit (SPPG) itu ada 30 ribu yang bekerja, otomatis sudah kita rekrut 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Indonesia untuk jadi kepala. Jadi 90 ribu lapangan pekerjaan terbuka buat sarjana-sarjana kita yang fresh graduate (lulusan baru),” kata Tigor dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (13/05).
Dalam skema ini, setiap SPPG memerlukan tiga tenaga profesional lulusan sarjana, yaitu kepala unit, ahli gizi, dan akuntan. Hal ini memberikan peluang besar bagi generasi muda berusia 22–30 tahun untuk berkontribusi pada pembangunan nasional.
“Ini generasi milenial mungkin ada yang belum tahu informasinya, bahwa di SPPG itu akan ada tiga sarjana yang bekerja. Ada ahli gizi yang pasti didampingi akuntan, harus sarjana juga,” tambahnya.
Lebih dari sekadar menciptakan lapangan kerja, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi nasional, terutama di wilayah pedesaan.
Dengan kebutuhan bahan pangan yang tinggi, program ini memberikan peluang bagi petani lokal untuk meningkatkan produksi dan pendapatan mereka.
“Ini (Program MBG) memacu perputaran ekonomi di setiap satuan pelayanan karena membuka lapangan pekerjaan dan peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa, kemudian juga membuat para pelaku pertanian jadi lebih semangat,” jelas Tigor.
Hingga saat ini, 1.295 SPPG telah didirikan di 38 provinsi. Namun, untuk memenuhi target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, dibutuhkan sekitar 30 ribu SPPG tambahan. Hal ini menjadi fokus utama pemerintah melalui BGN untuk mempercepat implementasi program MBG.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa pendanaan program ini telah dianggarkan oleh pemerintah. Namun, proses percepatan implementasi program membutuhkan tambahan anggaran yang sedang dalam tahap penggodokan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).
“Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran,” ujar Dadan.
Rencana percepatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa program MBG tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga memberikan dampak nyata pada kehidupan masyarakat.
Dengan alokasi anggaran tambahan sekitar Rp50 triliun, pemerintah optimis target ini dapat tercapai.
“Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan,” tambahnya.
Melalui pelaksanaan program MBG, pemerintah tidak hanya menyediakan gizi yang layak bagi masyarakat tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Program ini adalah langkah besar dalam upaya menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan dasar masyarakat di seluruh Indonesia.
