Komandanpangan.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memperpanjang program bantuan sosial berupa distribusi pangan beras hingga enam bulan pada tahun 2025. Awalnya, bantuan ini hanya direncanakan berlangsung selama dua bulan, yakni pada Januari dan Februari 2025. Keputusan ini merupakan langkah strategis untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial yang lebih luas. “Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama 6 bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang 4 bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).
Bulog Siap Distribusikan 960 Ribu Ton Beras
Dalam rangka mendukung keberhasilan program ini, Bulog akan mendistribusikan total 960 ribu ton beras kepada sekitar 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama enam bulan di tahun 2025. Menurut Arief, program ini diharapkan tidak hanya menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara sektor produksi (hulu) dan konsumsi (hilir).
“Kita pahami untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” jelasnya.
Pemerintah memastikan bahwa data penerima bantuan pada tahun 2025 akan lebih terintegrasi dan akurat. Basis data ini diambil dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Dari data tersebut, program ini akan menyasar 15,6 juta penerima dari kelompok desil 1 dan 2, serta 400 ribu perempuan kepala keluarga miskin dan lansia tunggal.
Langkah ini diambil agar bantuan dapat tepat sasaran dan efektif dalam membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, upaya ini juga merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meminimalkan potensi duplikasi atau kesalahan distribusi bantuan sosial.
Bansos Beras Berkontribusi pada Penurunan Kemiskinan
Selama periode sebelumnya, program bantuan pangan beras terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat menurun menjadi 25,22 juta orang, dari yang sebelumnya 25,90 juta pada Maret 2023. Hal ini menunjukkan dampak nyata dari kebijakan sosial pemerintah terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.
Selain membantu mengurangi angka kemiskinan, program bansos beras juga memiliki andil besar dalam pengendalian inflasi. Sepanjang tahun 2023, pemerintah mendistribusikan bantuan ini selama tujuh bulan. Data menunjukkan bahwa pada September 2023, inflasi beras mencapai 5,63%. Namun, setelah program ini berjalan, inflasi turun drastis menjadi 0,48% pada Desember 2023.
Komitmen Pemerintah untuk Stabilitas Ekonomi
Langkah perpanjangan bansos beras di tahun 2025 mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan stabilitas sosial dan ekonomi. Selain membantu masyarakat kurang mampu, kebijakan ini juga memberikan dampak positif bagi pengendalian harga pangan di pasar.
Dengan fokus pada optimalisasi data penerima dan penyediaan logistik yang memadai, diharapkan program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga langkah strategis untuk menekan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang paling rentan.
Baca Juga: BGN Pastikan Program Makan Bergizi Gratis: Bebas Pungutan, Fokus Nutrisi Anak
