Komandanpangan.com – Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Besaran dana yang telah disepakati oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Maju bersama dengan pemerintahan berikutnya adalah sebesar Rp 71 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa anggaran ini telah dimasukkan ke dalam postur rancangan APBN (RAPBN) 2025 dan telah mendapatkan persetujuan dari DPR. Alokasi anggaran ini berkisar antara 2,29 persen hingga 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Postur APBN sudah kita masukkan dan telah disetujui oleh Presiden Terpilih, dimulai dengan anggaran awal Rp 71 triliun,” ungkap Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta seperti dikutip Selasa (25/06/2024).
Sri Mulyani, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, menekankan bahwa penggunaan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) akan dirancang secara detail oleh Tim Prabowo-Gibran.
Menurutnya, defisit anggaran dan rasio utang akan tetap berada dalam batas aman sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. “APBN kita dikelola secara hati-hati dan dijaga sustainability-nya karena ini adalah instrumen penting bagi pemerintah saat ini dan masa depan,” tambah Sri Mulyani.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis telah dimasukkan dalam RAPBN 2025.
“Tim ekonomi Prabowo Subianto telah mengetahui dan menyetujui rencana ini setelah pertemuan bersama dengan Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan,” ujar Airlangga dilansir, Selasa (25/06/2024).
Dalam pertemuan tersebut, pihak pemerintah dan tim ekonomi presiden terpilih juga membahas kondisi perekonomian makro. Keduanya sepakat mengenai besaran makro yang sedang dibahas dalam RAPBN 2025 di DPR, termasuk menjaga inflasi Indonesia di bawah 3 persen.
“Postur APBN 2024 dan defisit serta rasio utang terhadap PDB hasilnya masih sangat positif,” tambah dia.
Thomas Djiwandono, anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, memastikan bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo akan dilanjutkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Tidak ada kesenjangan antara Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo,” kata Thomas di konferensi pers di Kantor Pusat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Selasa (25/06/2024).
Thomas juga menegaskan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun adalah kesepakatan bersama dan tetap menunggu proses siklus APBN di DPR. “Angka Rp 71 triliun ini cukup untuk menjalankan program makan bergizi gratis demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.
Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk tidak membuat rasio utang APBN 2025 melebihi 50 persen dan menetapkan defisit dalam rentang 2,29 persen hingga 2,82 persen dari PDB, menjaga rasio utang APBN jauh di bawah batas aman sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Dapat Dukungan Anggaran Rp71 Triliun di RAPBN 2025
