JAKARTA – Kementerian Pertanian dan Polri menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Mabes Polri di Jakarta Selatan untuk membantu menjaga keamanan selama pelaksanaan rencana pembangunan pertanian.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk mendukung dan mempercepat semua rencana Kementerian Pertanian agar masyarakat Indonesia dapat berjalan dengan lancar.
“Kita baru saja menandatangani nota kesepahaman atau nota kesepahaman, kemudian akan ada perjanjian kerjasama (PKS) dengan pejabat kunci dan direksi terkait Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian benar-benar dapat beroperasi dengan hasil terbaik,” kata Sigit, Selasa (16 November 2021).
Mengenai sektor pertanian Sigit menegaskan hal ini terkait dengan penghidupan 273 juta penduduk Indonesia dan harus dipenuhi setiap hari. Oleh karena itu, Sigit meyakini ketahanan pangan harus dicapai melalui peningkatan produktivitas.
“Ada 273 juta orang atau orang yang harus dipenuhi setiap hari. Ini terkait masalah kebutuhan pangan. Ini menjadi perhatian kita bagaimana mendorong peningkatan produktivitas pertanian,” kata mantan Kapolres Banten itu.
Baca Juga: RI Raih Penghargaan dari Badan Pangan dan Badan Atom Dunia
Mantan Kepala Bareskrim Polri itu mengungkapkan nota kesepahaman juga membahas pengembangan lahan pertanian yang belum terjamah. Selain itu, Sigit juga menyatakan perlunya pemanfaatan lahan yang ada untuk upaya strategis melalui modernisasi pertanian.
“Dengan begitu pertumbuhan atau kualitas produksi akan meningkat. Selain itu juga menggunakan lahan baru yang mungkin belum terjangkau saat ini. Ini rencana kami untuk mengembangkan dua hal ini,”
Dalam nota kesepahaman ini, Sijit menegaskan Polri akan mendukung semua rencana Kementerian Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia.
Sigit menyatakan pencapaian ketahanan pangan akan berdampak positif bagi Indonesia, antara lain mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan ekspor dalam negeri.
“Dua tahun terakhir ini kita tidak mengimpor beras. Ini tentu prestasi Kementerian Pertanian, dan ke depan kita akan terus dukung untuk mengurangi ketergantungan ini. Kita bisa meningkatkan ekspor,” kata Sigit.
Baca juga : Berbasis Korporasi, Peternak Itik Food Estate Kalteng Meraih Hasil Menggembirakan
Sigit menjelaskan Polri juga berperan aktif dalam rencana food estate dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Dengan begitu, sektor pertanian dan peternakan di masyarakat dapat dimaksimalkan.
“Proyek Food Estate yang saat ini sedang kita kembangkan menjadi perhatian kita agar bisa berjalan. Lalu bagaimana kita bisa memiliki lahan pertanian dan peternakan yang luas yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia akan benar-benar menjadi perhatian ke depan,” kata Sigit.
Lebih dalam Sigit mengatakan di masa pandemi Covid-19 sektor pertanian saat ini mampu menyumbang produk domestik bruto (PDB) yang cukup besar dan cukup untuk ekspor.
“Ini sebenarnya sesuatu yang patut dibanggakan. Polri akan terus mendukung dan mengkoordinir dukungan terhadap rencana mewujudkan ketahanan pangan, bagaimana kita bisa benar-benar dan benar melaksanakan kerja pengurangan impor dan peningkatan ekspor,” kata Sigit.
Sementara itu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa Kementerian Pertanian tidak bisa bertindak dan bekerja sendiri. Oleh karena itu, kata dia, bantuan Polri sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.
Tentunya Kementan tidak bisa sendiri. Harus dipadukan dengan unsur-unsur yang ada, dan kami ucapkan terima kasih kepada Kapolri atas kesediaannya memberikan dukungan penuh,” kata Syahrul saat bersamaan.
Baca juga : Kementan Perluas Lahan Food Estate di Kapuas untuk Ditanami Padi
