Lemkapi: Pelayanan Polri semakin dipercaya publik

Jakarta (ANTARA) – Lembaga Kajian Strategis Polri (Lemkapi) menyebut Polri kini semakin dipercaya masyarakat berdasarkan hasil survei jelang HUT Bhayangkara, 1 Juli 2021.

Dalam survei yang dilakukan pada 15-24 Juni 2021 dengan 800 responden di seluruh Indonesia, kepercayaan Polri mencapai 86,3 persen, kata Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Hasibuan di Jakarta, Senin.

Dalam keterangan tertulisnya, Edi mengatakan angka 86,3 persen tersebut merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan hasil survei tahun 2020 yang mencapai 82,9 persen.

“Angka 86,3 persen itu berarti masyarakat melihat kinerja Polri di kepegawaian dengan berbagai inovasi pelayanan semakin baik,” ujar mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Edi mengatakan, peningkatan tersebut terjadi karena Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo sejak diangkat pada 27 Januari 2021 terus mengintensifkan berbagai inovasi pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Sejumlah inovasi tersebut antara lain Polri secara bertahap mengubah wajah para penegak lalu lintas di jalan raya dari tatap muka menjadi electronic ticketing (ETLE), ujarnya.

Layanan lainnya juga dilakukan secara online, antara lain perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), pengawasan personel Polri melalui aplikasi Propam Precision, pengaduan melalui program aplikasi Dumas Online.

“Semua inovasi Polri ini membuat pelayanan Polri semakin transparan,” kata dosen hukum kepolisian Universitas Bhayangkara, Jakarta ini.

Selain layanan berbasis teknologi informasi, peningkatan kepuasan masyarakat juga karena kehadiran Polri dan TNI di tengah masyarakat di masa wabah COVID-19.

Secara umum, menurut Edi, responden menyukai kebijakan Irjen Polri yang memerintahkan seluruh jajarannya untuk mendirikan Desa Tangguh dalam penanganan COVID-19 dan sering melakukan bakti sosial bersama TNI di masyarakat.

“Kehadiran Kapolri dan Panglima TNI yang selalu hadir memantau pelaksanaan vaksinasi dan keamanan COVID-19 di berbagai daerah membuat masyarakat merasa nyaman,” ujarnya.

Masyarakat, kata dia, juga gemar memberantas narkoba dan kejahatan lainnya.

Namun, survei Lemkapi juga menemukan bahwa sekitar 8,9 persen masyarakat tidak sepenuhnya percaya bahwa pelayanan kepolisian baik karena masih ada diskriminasi dalam proses hukum.

Termohon juga meminta kepada Inspektur Jenderal Polisi untuk meningkatkan dan terus mendistribusikan tiket elektronik secara merata ke daerah-daerah untuk menghilangkan unsur-unsur menyimpang, katanya.

Masyarakat juga berpesan kepada Polri untuk memperbanyak Bhabinkamtibmas agar bisa hadir di setiap desa, ujarnya.

“Hasil survei juga menemukan 4,8 persen responden tidak memberikan jawaban dengan alasan masih menunggu satu tahun kinerja Inspektur Jenderal Polisi,” katanya.