Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan realokasi anggaran 2021 untuk penanganan virus Corona (COVID-19) sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021. Pihaknya melakukan penghematan atau pemangkasan anggaran sebesar Rp 6,33 triliun, sehingga anggarannya jadi Rp 15,51 triliun.
“Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, Kementan diminta melakukan penghematan belanja APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2021 sebanyak Rp 6,33 triliun, sehingga total anggaran yang semula sebesar Rp 21,84 triliun berubah menjadi Rp 15,51 triliun,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/1/2021).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP Sudin mengaku sangat menyesalkan adanya pemotongan anggaran sebesar itu. Dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengembalikan anggaran Kementan jika tidak mau Indonesia kekurangan pangan.
“Besarnya pemotongan anggaran, maka strategi dan pemotongan adalah saya ingin mengembalikan pagu 2021 ke pagu 2020 karena nilainya hampir sama. Itu bedanya kalau nggak salah Rp 100 miliar lebih antara 2020-2021. Saya berharap terbuka hatinya Menteri Keuangan untuk mengembalikan lagi anggaran tersebut ke Kementerian Pertanian. (Jika tidak) kita akan bisa terjadi rawan pangan dan kekurangan pangan,” ucapnya.
Dia juga meminta kepada jajaran Kementan agar tidak ada kebohongan data terkait realisasi target program. Dengan adanya pemotongan anggaran ini, dia mau berbagai target yang sekiranya terlalu tinggi untuk dikurangi dan kegiatan yang berpotensi gagal di lapangan agar ditunda.
“Saya secara pribadi sangat menyesalkan pemotongan ini karena lagi pandemi, hampir semua negara menahan pangannya, sementara kita ini butuh peningkatan pangan, (malah) dipotong Rp 6 triliun sekian. Saya tidak mau lagi ada kebohongan data. Kalau Rp 21 triliun penghasilannya 5.000 ton, kalau Rp 15 triliun produksinya 3.500 ton, terang-terangan saja, kalau duitnya tidak cukup turunkan,” tuturnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Ono Surono. Dia menyayangkan adanya pemotongan anggaran yang terlalu besar di sektor pertanian, padahal pangan merupakan kebutuhan dasar manusia terlebih di masa pandemi ini.
“Kenapa di saat kondisi krisis anggaran, Kementan harus dipotong begitu banyak padahal pangan merupakan kebutuhan dasar rakyat yang tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab Kementan. Apakah memang Pak Menteri dan jajarannya tidak mampu untuk bisa melakukan penjelasan yang sangat penting kepada pemerintah agar tidak dipotong anggaran begitu besar? Karena tentunya sangat berefek,” herannya.
(aid/ara)
