Komandanpangan.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah mulai mematangkan langkah-langkah strategis terkait penetapan cadangan pangan pemerintah (CPP) tahun 2026. Pembahasan tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap proyeksi peningkatan produksi pangan nasional pada tahun mendatang, sekaligus untuk memastikan kesiapan sistem penyerapan dan penyimpanan hasil panen.
“Hari ini khusus rapat mengenai penetapan cadangan pangan pemerintah tahun 2026. Karena pertama, sudah kelihatan bahwa produksi akan lebih tinggi tahun depan daripada tahun ini. Jadi harus persiapan dengan matang, penyerapannya, gudangnya,” kata Menko Zulkifli Hasan dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan strategis, antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan pentingnya sinergi kebijakan dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah 2026.
Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menegaskan bahwa persiapan menghadapi panen raya harus dilakukan secara terencana agar stabilitas harga pangan tetap terjaga. Selain itu, penetapan CPP tahun 2026 juga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan terus diperluas cakupannya.
“Tanggal 8 Januari itu sudah (ada) 55 juta penerima manfaat. Ada 19 ribu SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) itu Januari. Februari naik lagi, Maret naik lagi. April itu sudah 80 juta, ya, 80 juta penerima manfaat,” kata Zulhas.
Menurut Menko Pangan, peningkatan jumlah penerima manfaat MBG akan berdampak langsung pada kebutuhan bahan pangan strategis. Komoditas seperti beras, telur ayam, daging ayam, ikan, hingga susu sapi diproyeksikan mengalami lonjakan permintaan secara signifikan. Untuk telur ayam, misalnya, kebutuhan nasional diperkirakan mencapai sekitar 80 juta ton per hari.
“Oleh karena itu dengan dua (pertimbangan) itu, tadi kami putuskan, cadangan beras pemerintah kita dari 3 juta kita naikkan jadi 4 juta, agar lebih mudah, nanti untuk program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), untuk bantuan pangan, dan lain sebagainya,” jelas Zulhas.
Selain beras, pemerintah juga menaruh perhatian pada ketersediaan daging dan susu sapi. Dalam konteks ini, Zulhas kembali mengisyaratkan adanya kebijakan pelonggaran impor sapi hidup sebagai bagian dari upaya pemberdayaan sektor peternakan dalam negeri.
“Kalau kita mau pemberdayaan, maka kita bebaskan impor sapinya. Sapi, agar punya nilai tambah. Jadi kalau sapi hidup, dipelihara, ada penggemukan, itu udah punya nilai tambah. Itu kita bebas, kita permudah. Nah kalau ini dipermudah, berarti yang (daging sapi) bekunya diatur,” kata Menko Zulhas.
Di luar komoditas pangan utama, Zulhas juga menegaskan pentingnya pengendalian minyak goreng melalui kewajiban pasar domestik atau domestic market obligation (DMO). Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
“Kemudian minyak goreng juga bisa dikendalikan yang DMO, ya. Itu, ya (kurang lebih penyerapan DMO minyak goreng) 30 persen itu nanti melalui BUMN, Bulog, IDFOOD, dan lain-lain,” ujarnya.
Pemerintah berharap, melalui penguatan cadangan pangan pemerintah 2026 dan dukungan terhadap program MBG, ketahanan pangan nasional dapat terjaga secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
