Jakarta, CNBC Indonesia – Tahun ini ada kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang naik Rp 300-450 per kilogram. Hal ini tertuang dari Permentan Nomor 49 Tahun 2020 tentang pedoman harga eceran tertinggi (HET).
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, menjelaskan dalam arah kebijakan pupuk bersubsidi Tahun anggaran 2021 penyaluran pupuk bersubsidi kenaikan HET sebesar Rp 300-450 per kilogram.
“Dengan kenaikan HET 300-450 per kilogram dapat efisiensi anggaran lebih kurang Rp 2,7 triliun,” katanya dalam rapat dengan Komisi IV, Senin (18/1/2021).
Dasarnya adalah adanya penurunan anggaran 2021 sebanyak 4,6 triliun, lanjutnya. Anggaran subsidi tahun anggaran 2020 sebesar Rp 29,7 triliun sementara di 2021 Rp 25,28 triliun.
Lalu, adanya usulan petani dari ketua KTNA (Kontak Tani Nelayan) kepada Menteri Keuangan melalui surat No 07/E/KTNA/Nas/03/2020 tentang kesediaan petani atas kenaikan HET Rp 300-Rp 500 per kilogram untuk mengatasi kekurangan pupuk.
Dari hasil rapat RDP dengan Komisi IV pada 12 Februari 2020 juga mendukung pemerintah untuk menaikkan HET pupuk bersubsidi.
Kenaikan harga HET ini guna mendapatkan efisiensi anggaran akibat kurangnya anggaran subsidi tahun depan. Dalam hitunganya, Edhy menjelaskan kebutuhan anggaran subsidi pupuk 2021 secara dari rata-rata penggunaan pupuk urea, SP36, ZA, NPK 15-15-15, NPK Formula Khusus, Organik dapat formulasi secara volume 9,123 juta ton dengan total anggaran Rp 32,58 triliun. Sementara anggaran dari pagu indikatif 2021 hanya Rp 25,276 triliun.
“Masih ada kekurangan anggaran subsidi sebesar Rp 7,307 triliun,” kata Edhy.
Edhy menambahkan kenaikan harga HET ini juga meminimalisasi gap harga antara pupuk bersubsidi dengan nonsubsidi untuk meminimalkan penyimpangan.
“Harga HET juga tetap sejak 2012, tidak ada kenaikan, sementara kenaikan HPP Gabah naik setiap tahunnya,” kata Edhy.
Realisasi Kartu Tani Masih Rendah
Realisasi penggunaan dan kartu tani di 2020 baru 25% dari total 12 juta kebutuhan tani. Sementara kartu terbagi baru 59% atau 7.287.702 kartu. Kartu Tani merupakan sarana akses bagi petani untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah (e-wallet)
Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Sunarso mengatakan dari SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Subsidi Pupuk No 491/KPTS/SR.320B.5.2/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 lalu, telah terjadi peningkatan jumlah transaksi kartu tani.
“Rata-rata transaksi per bulan sebelum SK KPA 165 ribu transaksi dengan 91 ribu kartu, tapi di tiga bulan terakhir sudah (sesudah keluar SK KPA) mencapai 278 ribu kartu untuk 1,1 juta transaksi per bulan,” katanya dalam Rapat dengan Komisi IV, Senin (18/1/2021).
Dia menjelaskan program kartu tani 2020 lalu sudah tercetak 12.466.850 kartu dan terbagi 7.287.702 kartu (59%), digunakan 1.840.496 (25%, jumlah KPL (Kios Pupuk Lengkap) 27.146, mesin EDC (electronic data capture) terpasang 20.647.
“Kami sedang ngebut pengadaan kartu 3,5 juta untuk kebutuhan RDKK 2020 untuk memenuhi kebutuhan 12 ribu petani. Tahun ini kurang lebih ada tambahan 4 juta petani, untuk pemenuhan 16 juta petani,” katanya.
Sunarso menjelaskan, 2020 penyerapan kartu tani ada kendala distribusi terkait pandemi, awareness dari Pemerintah daerah juga memberi kontribusi.
Sebagai catatan, berdasarkan hasil rapat kartu tani 3 Agustus 2020. Kementerian Pertanian RI meminta Himbara inventarisir wilayah blank spot, untuk selanjutnya akan dikoordinasikan dengan kementerian komunikasi dan informasi.
BRI mencatat ada 2.819 desa di 15 provinsi, Mandiri mencatat 35 desa di 5 provinsi, BNI mencatat 888 desa di 9 provinsi.
(hoi/hoi)