Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok miskin, pemerintah memperkenalkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada 2005. Kemudian berlanjut diberikan pada 2008 dan 2013 dengan nama Batuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Kini 2021 BLT berubah bentuk menjadi Bansos Tunai, Insentif Kartu Prakerja, Bantuan Pangan Non Tunai, BLT UMKM, Stimulus listrik. Sejauh mana efektivitasnya ?
JAKARTA – (24/12/21). Pemerintah kembali mencairkan beragam program Bantuan Sosial (Bansos) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada April 2021. Kebijakan itu dilakukan demi menyelamatkan perekonomian masyarakat di tengah resesi yang masih berlangsung di Indonesia akibat pandemi Covid-19. BLT yang akan cair pada bulan ini, berbagai macam bentuk dan namanya. Diantaranya bansos tunai, insentif kartu prakerja, BLT UMKM hingga bantuan pangan ton tunai (BNPT) dan stimulus listrik. Pertama bansos tunai adalah pendanaan Rp 300.000 akan cair bulan April ini. Pemerintah mengalokasikan dana Rp10 triliun untuk memberikan bantuan sosial tunai Rp 300.000 per bulan per keluarga kepada sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat dari Januari hingga April 2021. Namun, untuk pencairan di April dipercepat, sehingga sudah disalurkan pada 30 Maret lalu.
KeduaInsentif Kartu Prakerjayaituinsentif dari Kartu Prakerja gelombang 16 sebesar Rp3,5 juta. Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 16 telah ditutup, jika ada peserta yang lolos akan mendapatkan insentif atau BLT Rp3,5 juta dengan rincian bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000. Lalu, dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp2.400.000 yang akan diberikan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Serta dana insentif pengisian 3 survei evaluasi sebesar Rp150.000 yang dibayarkan sebesar Rp50.000 setiap survei. Ketiga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu program sembako dan BPNT, pemerintah menargetkan penerima bantuan ini hingga 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan alokasi anggaran Rp45,12 triliun. Bantuan ini akan disalurkan selama periode Januari – Desember 2021 dengan total hingga Rp200.000 per bulan untuk satu keluarga penerima manfaat. Artinya, pada bulan ini masyarakat juga akan tetap menerima bantuan ini.
Keempat BLT UMKM sebesar Rp1,2 juta diperkirakan bakal cair pada bulan ini, namun belum diketahui tanggal pastinya, karena sedang dilakukan verifikasi data calon penerima BLT tersebut. Kelima Stimulus ListrikBansos lainnya yang akan cair adalah stimulus listrik pada bulan April yang sudah disiapkan PLN. Pemerintah memutuskan untuk mengurangi stimulus listrik dengan hanya memberikan diskon 50% untuk pelanggan rumah tangga R1 450 VA. Di mana pada tahun lalu, pemerintah menggratiskan listrik untuk pelanggan rumah tangga R1 450. Bagi pelanggan rumah tangga R1 450 yang ingin mendapatkan diskon tarif listrik ada syaratnya. Seperti misalnya adalah maskimal penggunaan listriknya adalah 720 jam menyala selama sebulan atau setara 324 kWh.Tidak hanya pelanggan 450 VA yang stimulusnya berkurang. Untuk pelanggan R1 900 VA yang tahun lalu atau hingga bulan ini mendapatkan keringanan 50% akibat pandemi, kini dipangkas menjadi 25% saja per bulannya.
Teknis penyaluran BLT dari waktu ke waktu
Tahapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Indonesia umumnya dimulai dari sosialisasi, verifikasi data nama nominasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang akan diberikan bantuan, pembagian kartu BLT, pencairan dana, dan terakhir pembuatan laporan dan evaluasi. Mekanisme pembagian BLT yang terstruktur baru diberlakukan pada tahun 2008, dan mekanisme ini tetap digunakan pada tahun 2013. Tetapi pada tahun 2013 penyelenggaran BLT tidak lagi menggunakan kartu, melainkan langsung dengan kartu penerima beras miskin (raskin). Rincian kerja dan mekanisme BLT adalah:
- Sosialisasi dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dan Departemen Sosial bersama dengan elemen masyarakat lainnya seperti kepala pemerintah di daerah-daerah, lembaga sosial kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh masyarakat.
- Setelah nama dan alamat para nominasi penerima BLT terdaftar, selanjutnya data dikirimkan ke PT Pos Indonesia untuk diproses.
- Selesai diproses, kartu penerima BLT dicetak dengan tanda tangan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya kartu-kartu tersebut dikirim kembali ke kantor kelurahan masing-masing untuk dicek, setelah itu baru dibagikan.
- Kartu yang telah dimiliki dapat digunakan untuk meminta pencairan dana BLT di Kantor Pos atau di tempat-tempat tertentu sesuai jadwal masing-masing. Jika kartu BLT hilang atau data tidak sesuai, warga tetap bisa meminta dengan bukti berupa identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Surat Keterangan dari Kelurahan. Tetapi kartu asli tanda terima BLT tetap tidak bisa diganti.
- Terakhir, BLT yang telah berjalan tiap bulannya akan dievaluasi dan diperiksa oleh tim khusus dan hasil laporannya dikirim ke Departemen Sosial.
Bantuan sosial terbaru tahun 2020 dan 2021 yang dipicu dengan merebaknya Pandemi Covid 19, sudah jauh lebih baik karena sudah ada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kemensos RI. Penyalurannya pun dengan verifikasi NIK dan transfer via rekening Bank. Masyarakat yang menerima bantuan secara umum merasakan manfaat BLT ini.
Baca Juga : Kapolri Pastikan Beri Pendampingan kepada Kades terkait Penggunaan Dana Desa
Kontroversi program BLT
Selama penyelenggaraannya, banyak kontroversi berkembang terkait program BLT dari tahun ke tahun. Kontroversi tersebut berkembang dengan beragam anggapan seperti program BLT sebagai alat pendongkrak popularitas jelang pemilu, pembodohan bangsa, dan penambah beban dengan hutang. Konflik yang berjalan pun berkembang menjadi protes dengan demo dari masyarakat, atau perdebatan di kalangan para politikus.
BLT sebagai alat pendongkrak popularitas
Kecurigaan bahwa BLT sebagai alat penarik simpati berkembang karena pemberian BLT selalu bertepatan dengan masa-masa pemilihan umum. Beberapa akademisi maupun kritikus menganggap program BLT yang diselenggarakan presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah semata-mata demi meningkatkan popularitas partainya yang sedang menurun. Kecurigaan tersebut diucapkan pada sebuah seminar diskusi di Universitas Gadjah Mada: “Kemungkinan besar SBY akan mereplikasi program tersebut untuk dijalankan lagi menjelang pemilu 2014. Replikasi yang dilakukan bisa dalam bentuk BLT ataupun program sosial populis lainnya guna menaikkan popularitas dan memobilisasi pemilih dalam waktu singkat,” ungkap Mulyadi Sumarto, Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
Sebelumnya BLT dianggap sukses pada tahun 2005 tepat setelah SBY dilantik menjadi presiden, lalu diwujudkan kembali pada tahun 2009 di saat musim pemilihan presiden. Hingga pada tahun 2013, kecurigaan kembali menguat ketika program BLT kembali digelontorkan tepat menjelang musim pemilu. Hal ini sama seperti pada tahun 2009, hanya saja program tersebut berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Para pengamat pun mengatakan, program BLT sebenarnya tidak diperlukan sebagai kompensasi jelang kenaikan harga BBM, karena masyarakat Indonesia tidak terkena imbas berupa kesulitan ekonomi pasca kenaikan BBM. Program BLT juga disinyalir rawan manipulasi politik dalam hal pengelolaannya. Strategi manipulasi itu mencakup jangka waktu distribusi, jumlah penerima, metode pembagian bantuan, serta landasan hukum yang menyertainya.
Dana BLT dari hutang
Temuan paling kontroversial adalah ketika mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar Nasution, membeberkan bahwa uang yang diperoleh untuk program BLT ternyata berasal dari hutang. Hal itu dibuktikan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) ketika melakukan penelusuran pada dokumen-dokumen perjanjian hutang. Mereka juga menemukan bahwa program BLT adalah salah satu program kebijakan yang didesain oleh Bank Dunia dan didukung oleh Asian Development Bank (ADB), dan Jepang. “Langsung atau tidak langsung memang benar BLT adalah hutang. Hanya saja yang jadi pokoknya sekarang bukan asalnya melainkan pemanfaatannya, ” ujar Anwar Nasution, Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga : BLT PKL Rp1,2 Juta Dicairkan oleh TNI-Polri, Ini Alasannya
Meski begitu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Kabinet SBY, Aburizal Bakrie mengatakan tidak semua pembiayaan BLT menggunakan hutang. Lalu, menteri keuangan Sri Mulyani saat itu juga membantah segala tuduhan tersebut. Katanya, program BLT bukan dari hutang, melainkan dari kompensasi kenaikan harga BBM. Sumber pendanaan biaya ini telah berjalan sejak tahun 2005 lalu. Dan, menurutnya, dewan pemeriksa keuangan telah salah memahami laporan keuangan yang diberikan oleh pemerintah mengenai sumber keuangan BLT.
Program BLT tidak mendidik
Selain itu, beberapa pihak mengatakan program BLT juga dianggap sebagai program pembodohan masyarakat yang mengubah mental bangsa menjadi pemalas, peminta-minta, dan manja.”Program BLT mendidik mental masyarakat menjadi pengemis,” Muhammad Arwani Thomafi, ketua DPP PPP, 2014. Uang yang diberikan dari program tersebut juga dapat disalahgunakan oleh rakyatnya sendiri, seperti membeli rokok, minum-minuman, atau hal-hal yang melanggar tujuan utama dari program BLT.
Golongan pendukung BLT
Tetapi, ada juga beberapa kalangan yang mendukung rogram BLT. Mereka berpendapat program BLT adalah program yang mampu membantu masyarakat miskin. Meskipun tidak berpengaruh langsung dari segi daya beli masyarakat, uang tunai tersebut dapat menjadi tabungan dan modal usaha bagi warga miskin. Jadi program BLT mampu meningkatkan kesejahteraan sebagian kecil masyarakat, meskipun penyalurannya belum sepenuhnya efektif.
Menteri Perdagangan dan Menteri Pembangunan Nasional mengatakan, program BLT pada tahun 2005 hanya terjadi sekitar lima hingga enam persen kegagalan, sedangkan 95 persen lainnya tepat sasaran. Dan berdasarkan survei atas 56 perguruan tinggi negeri maupun swasta membuktikan bahwa 90 persen penyaluran BLT kepada 19,1 juta warga miskin sukses.
Kelemahan program BLT di Indonesia
Meskipun program BLT di Indonesia telah banyak dinilai sukses oleh beberapa tokoh, tidak sedikit kritik dan penilaian kurang memuaskan dari beberapa kalangan dari segi teknisnya. Hal yang menyangkut teknis tersebut adalah pertama, pembagian tidak merata disebabkan data yang digunakan adalah data lama. Contoh kasusnya adalah kasus pemberian dana BLT pada tahun 2008 yang tidak merata dan salah sasaran karena data yang digunakan adalah data warga miskin tahun 2005.
Kedua, program BLT kerap kali menciptakan peluang korupsi, dengan jalan pemotongan dana bantuan dengan beragam cara. Contohnya penyunatan dana BLT di Pekalongan Jawa Tengah yang dilakukan oleh kelurahan sekitar dengan alasan pemerataan untuk keluarga yang tidak mendapatkan BLT.
Ketiga, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan para pengurus tingkat daerah. Buktinya adalah kota Manado Sulawesi Utara dan Kotabaru Kalimantan belum mendapat BLT karena PT Pos Indonesia belum mendapatkan pesan dari presiden.
Keempat, jumlah nominal insentif BLT sama sekali tidak memiliki pengaruh signifikan bagi kesulitan yang dihadapi warga miskin. Uang 100 ribu per bulan sama sekali tidak memenuhi kebutuhan harian, padahal harga sembako naik. Yang kelima, program BLT disinyalir memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Contohnya, di Cirebon terdapat ratusan kepala desa yang menolak kebijakan pemberian BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM.
Manfaat dan kesuksesan program BLT
Bank dunia belum lama ini mengumumkan bahwa baik program BLT bersyarat maupun tak bersyarat memiliki pengaruh positif terhadap aspek kesejahteraan hidup di beberapa negara penyelenggara seperti di kawasan Amerika Latin, Afrika, Eropa, dan Asia.Penurunan angka kurang gizi terjadi pada anak-anak di banyak negara seperti Meksiko, Kolombia, dan Jamaika. Program BLT bersyarat di negara-negara tersebut fokus pada peningkatan gizi anak, karena permasalahan utama di negara tersebut adalah pengembangan sumber daya manusia dari segi kesehatan. Di Nikaragua misalnya, angka anak dan bayi kekurangan gizi merosot beberapa persen setelah dua tahun program bantuan bernama Red de Protección Social (RPS) diselenggarakan.
Selain pada kesehatan, BLT juga mempermudah masyarakat di Amerika Latin dan Afrika sub-Sahara untuk memperoleh makanan yang cukup. Di Etiopia, berkat program sejenis BLT bernama Meket dari Inggris, hampir 75 persen masyarakatnya membeli makanan bergizi seperti daging, minyak, dan gula. Hal yang sama terjadi di Malawi, dengan program serupa bernama Mchinji, masyarakatnya mampu mengkonsumsi daging dan ikan selama 3 hari per minggu di bandingkan rumah tangga yang tidak mendapat program tersebut.
Program bantuan langsung tunai juga bermanfaat untuk pendidikan dan pemberdayaan perempuan; hal ini dibuktikan dari survei yang dilakukan di Amerika Latin dan Afrika. Program BLT di negara tersebut mengutamakan penerimanya adalah perempuan, sehingga hal ini berdampak pada status kontrol dan keputusan keuangan berada di tangan para ibu. Di Meksiko, Peru, dan Ekuador menunjukkan bahwa para wanita penerima program BLT di negara tersebut merasa lebih percaya diri dalam hal pengambilan keputusan seputar manajemen keluarga. Dan yang lebih utama, posisi mereka menjadi sangat penting dalam keluarga, dan diakui oleh para lelaki.
Manfaat dan Kesuksesan program BLT di Indonesia
Mantan Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, meninjau langsung pembagian dana bantuan langsung tunai. Menurutnya penyaluran dana BLT berlangsung efektif dan sukses. Meskipun program BLT di Indonesia sering dinilai memiliki banyak kelemahan, beberapa lembaga masih mengklaim program tersebut sukses. Bank Dunia melaporkan, Indonesia termasuk Negara yang paling sukses menyelenggarakan bantuan berjenis langsung tunai kepada masyarakat miskin dibandingkan Negara lain. Hal ini mereka buktikan dengan laporan triwulanan ketiga pada tahun 2010.
Dalam laporan itu mereka berkomentar pemerintah Indonesia berhasil menyalurkan kepada sepertiga rumah tangga di Indonesia hanya dalam waktu kurang dari 5 bulan. Penyaluran ke keluarga sasaran di Indonesia juga dinilai tepat waktu oleh Bank Dunia, dan hal itu berdampak positif pada pembangunan masyarakat dan menjadi insentif bagi yang tidak produktif. Selain itu, Mantan Menteri Sosial, Bachtiar Hamzah juga menyatakan keberhasilan program BLT sebagai salah satu program yang bertujuan menurunkan jumlah warga miskin. Hal itu dia buktikan dengan bukti bahwa pada tahun 2007 warga miskin berjumlah 37 juta, namun berkurang pada tahun 2008 menjadi 35 juga warga miskin.
Paskah Suzetta, mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), juga memuji keberhasilan program BLT. Menurutnya BLT dapat menjaga daya beli masyarakat dan melepas keterpurukan. Jenis lain dari BLT, Program Keluarga Harapan (PKH), juga diklaim berhasil memenuhi target penyaluran yang mencapai 1,5 juta penerima. Karena sasaran utama dari program ini adalah kaum ibu, program ini menjadi program yang tidak hanya menekan angka kemiskinan, tetapi juga memberdayakan kaum perempuan. Karena kesuksesan tersebut, Program PKH yang telah berjalan sejak 2007 tahun itu tetap dilanjutkan hingga tahun 2014.
Sukses BLT tahun 2020
Bercermin dari kesuksesan program BLT pada awal-awal pelaksanaan tahun 2008-2013 ini, antara lain yang menjadi penyebab pemerintahan Jokowi pun kembali menerapkan program ini pada 2020 dan 2021. Tentu saja ini karena juga diperparah dengan Pandemi Covid 19 yang membuat program BLT menjadi sangat penting artinya bagi masyarakat terdampak. Salah satu indikator keberhasilan BLT 2020 lalu misanya, bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat hingga 15 Juni 2020 sudah ada 65.711 desa yang sudah melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap pertama ke keluarga penerima manfaat (KPM), atau setara 88% dari 74.953 total seluruh desa di Indonesia.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebut, grafik penyaluran BLT-DD terus mengalami tren kenaikan. Adapun desa yang sudah menerima dana desa sebanyak 97% atau 72.844 desa. Dana desa yang sudah digunakan untuk BLT-DD mencapai Rp 4,1 triliun. “Kemarin, desa yang sudah alokasikan BLT-DD 72.855 desa atau 97%, kemudian yang sudah pendataan penerima ada 73.350 atau 98%, yang sudah musyawarah desa khusus (musdesus) 72.855 desa atau 97%,” ungkap Abdul Halim saat teleconference BLT-DD Kemendes PDTT beberapa waktu lalu.
Abdul Halim menerangkan, perkembangan BLT-DD menurut penyalurannya ke tingkat kabupaten/kota, sudah ada 277 kabupaten/kota yang menyalurkan 100% BLT-DD. Kemudian ada 95 kabupaten/kota yang sudah menyalurkan BLT-DD 75% sampai 99%, lalu 24 kabupaten/kota yang sudah mengucurkan BLT-DD 50% sampai 74%, serta 27 kabupaten/kota yang sudah menyalurkan BLT-DD 1% sampai 49%, sementara itu ada 11 kabupaten/kota yang belum menyalurkan BLT-DD.Abdul Halim menuturkan, 11 kabupaten tersebut berada di wilayah Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi geografis menjadi salah satu alasan belum seluruhnya dilakukan penyaluran BLT-DD di wilayah tersebut.
“Yang masih nol persen 11 ada di Papua, Papua Barat dan NTT. Itu ada dua kemungkinan informasi belum masuk karena ada kendala komunikasi, juga karena kondisi geografis sangat jauh jadi penyaluran disatukan saja. Karena biaya pengantaran dana sama besaran dana enggak imbang. Nah kondisi dari sisi geografis yang dirasa sulit ada kebijakan boleh disatukan penyalurannya,” jelasnya. Total keluarga penerima manfaat (KPM) saat ini ada 6.881.778, dengan rincian 1.887.116 KPM adalah perempuan kepala keluarga (PEKKA) dan 272.491 KPM yang anggota menderita penyakit kronis dan menahun.
Tampaknya, dari berbagai catatan sukses penyaluran BLT di Indonesia di atas, boleh jadi program ini akan diteruskan sampai menemukan keseimbangan dan berlakukan pandemi Covid19. Apalagi saat ini Pemerintah RI tengah menggalakkan pemulihan ekonomi dan industri pasca pandemi. Khusus program sembako dan BNPT, pemerintah menargetkan penerima bantuan ini hingga 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan alokasi anggaran Rp 45,12 triliun.
Bantuan ini akan disalurkan selama periode Januari – Desember 2021 dengan total hingga Rp 200 ribu per bulan untuk satu keluarga penerima manfaat. Artinya, pada bulan ini masyarakat juga akan tetap menerima bantuan ini. Sementara itu, bantuan sosial tunai akan disalurkan melalui PT Pos selama periode Januari – April 2021. Masyarakat yang memenuhi persyaratan dan sudah terdaftar akan mendapatkan bantuan senilai Rp 300 ribu per bulan untuk satu KPM.
Berikut rincian bantuan yang dimaksud pertama; Program Keluarga Harapan dengan anggaran Rp 28,71 triliun untuk 10 juta keluarga penerima. Kedua Program Bantuan melalui kartu Sembako dengan anggaran Rp 45,11 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima, ketiga Program Bantuan sosial Tunai dengan anggaran sebesar Rp. 12 triliun untuk 1,2 juta penerima.
Semoga saja, BLT ini benar-benar mengentaskan kesulitan warga terdampak pandemi dan menekan jumlah warga miskin di Indonesia secara keseluruhan.
Polri kawal penyaluran BLT dan Protokol Kesehatan
Dalam proses penyaluran BLT ini, Keterlibatan TNI Polri pun sangat tinggi. Lihat misalnya pembagian BLT Di Blora Jawa Tengah. Anggota Bhabinkamtibmas, Babinsa dan perangkat Desa Trembul melakukan pengamanan dan pemantauan pembagian BLT Dana Desa yang dilakukan di Balai Desa Trembul, Ngawen, Blora. Hal itu dilakukan guna menjaga keamanan dan untuk memastikan pelaksanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Adapun untuk pembagian BLT Dana Desa di wilayah Trembul dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk menghindari kerumunan yang dikhawatirkan bisa menjadi penyebab penularan Covid-19.
Bhabinkamtibmas Desa Trembul, Bripka Wahyudi Purno,SH mengungkapkan selain untuk antisipasi tindak kejahatan, kehadiran dirinya bersama Babinsa juga memastikan bahwa pelaksanaan pembagian BLT DD tersebut sesuai dengan protokol kesehatan. “Kami dari TNI, Polri dan kepala desa selalu memantau kegiatan masyarakat, apalagi kegiatan ini dihadiri banyak massa, untuk itulah kita lakukan penjagaan agar aman dan bebas dari Covid-19,” kata Wahyudi.
Kepala Desa Trembul Muhammad Imfroni mengapresiasi kehadiran Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang ikut mengamankan kegiatan tersebut. Pihaknya mengaku lebih aman dan tenang. “Tentunya dengan kehadiran petugas TNI dan Kepolisian, kami merasa lebih tenang apalagi bantuan yang kita bagikan adalah uang tunai, jadi kami imbau kepada warga penerima agar hati hati dalam membawa uangnya,” ujar Imfroni. Secara terpisah, Kapolsek Ngawen Iptu Sunarto menambahkan pihaknya selalu mengimbau kepada anggotanya terutama Bhabinkamtibmas untuk selalu menjalin sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, terutama dalam pelaksanaan tugas agar lebih optimal dan tepat sasaran. “Dalam pelaksanaan tugas, kita utamakan sinergitas dan tentunya selalu mengutamakan tindakan tegas dan humanis dilapangan,” ucapnya. (Saf)