Jakarta – Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Kasdi Subagyono mendorong peremajaan tanaman sawit. Hal ini mengingat total luasan sawit sudah mencapai 16,38 juta hektare yang tersebar di setiap provinsi wilayah barat Indonesia, termasuk Papua. Sementara total luasan sawit rakyat sekitar 6,94 juta hektare.
“Potensi PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) 2,78 juta hektare, sebarannya dominan ada di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kenapa? Karena di sana kebun sawit kita pertama kali dibangun,” ujar Kasdi dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3/2021).
Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi IV DPR RI dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Menurut Kasdi saat ini langkah yang perlu diambil yaitu melakukan bimbingan teknis (bimtek) serta sosialisasi peremajaan sawit guna mewujudkan pemerataan di lokasi sentra sawit. Dengan begitu, diharapkan produksi sawit nasional dapat meningkat.
“Saya setuju dengan bapak-bapak di Komisi IV agar sosialisasi ini melibatkan banyak pihak. Artinya peningkatan kapasitas melaluibimtek, jadi tidak berhenti di sosialisasi. apalagi setiap bulan, kami ada 2 workshop untuk menjemput berkas, di mana kepala dinas juga kami libatkan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman mengatakan selama ini pihaknya terus berupaya dalam mendukung perkembangan sawit nasional. Dukungan itu bahkan sudah dipertegas melalui Perpres 61/2015 jo Perpres no 66/2018 yang meliputi kemampuan menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana.
“Dalam hal penyaluran dana kita harus patuh pada rekomendasi Ditjenbun Kementan, dan usulan dari petani maupun gapoktan. Kita berharap persawitan kita mengalami perkembangan yang makin baik,” tuturnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno memberikan apresiasi atas kemajuan sawit nasional yang dinilai mampu memperkuat posisi sawit Indonesia di pasar dunia.
“Saya memberi apresiasi tentang kemajuan sawit yang akhirnya kita menguasai dunia,” pungkasnya.
Sebagai informasi, rapat ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan penting sebagai dokumen negara yang akan dilaksanakan, di antaranya meminta BPDPKS segera merealisasikan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit bagi petani, meminta pemerintah agar segera mempertimbangkan penunjukan kelembagaan dengan kapasitas memadai, seperti asosiasi bidang perkelapasawitan untuk mendampingi para petani calon peserta peremajaan.
Di samping itu, Komisi IV DPR juga meminta BPDPKS segera melakukan koordinasi dan konsultasi dalam pengalokasian anggaran dan penguatan ekspor, serta meminta Kementan dan BPDPKS melakukan sosialisasi di dapil masing-masing anggota Komisi IV dengan melibatkan petani dan penyuluh.
Baca juga : Soal Ekspor Beras, Kementan: Permintaan Luar Negeri Cukup Besar
(ega/ega)